Penulis: Moh. Faozan | Editor: Novita
Parigi Moutong, Redaksi Rakyat – Diminta update data Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dapodik setiap tahun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, gelar sosialisasi dan pendampingan pemutakhiran data pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Kegiatan ini, kami laksanakan untuk semua tingkatan, mulai dari TK, PAUD, SD, sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP),” jelas Kepala Bidang manajemen Sekolah Dasar (SD) Disdikbud Parimo, Ibrarim, diruang kerjanya, Selasa, 6 Februari 2024.
Kata Ibrahim, terkait pemutakhiran data sarpras pada aplikasi Dapodik, disarankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemedikbudristek), untuk dilakukan setiap tahun.
“Bahkan ada yang perbulan, per triwulan, enam bulan, bahkan ada yang satu tahun satu kali,” sebutnya.
Selama ini, tambah dia, yang menjadi kekeliruan satuan pendidikan atau sekolah, yaitu melakukan update data setahun sekali saja, dan biasanya mereka lakukan setelah tahun ajaran baru.
Seharusnya, lanjut Ibrahim, update data itu juga dilakukan enam bulan sekali atau disetiap semester pada tahun ajaran baru. Tujuannya, untuk mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditahun berikutnya.
Itupun, seharusnya sudah diupdate satu tahun sebelumnya oleh satuan pendidikan. Karena, pada Juni sampai Juli merupakan bulan penerimaan peserta didik baru. Maka, pada 31 Agustus adalah batas akhir penginputan data bagi satuan pendidikan.
“Itu untuk peserta didik. Semenara untuk update kondisi sarana dan prasarana disetiap tahunnya, dimulai dari Januari sampai 31 Maret. Jadi bulan itu, kita terus melakukan sosialisasi atau pendampingan terhadap satuan pendidikan,” sebut Ibrahim.
Dijelaskannya juga, update data terkait kondisi sarana dan prasarana yang dilakukan sejak Januari sampai 31 Maret, akan ditarik pihak Kementerian untuk mengalokasikan bantuan ditahun berikutnya.
Begitupun, dengan sekolah yang mengusulkan pembangunan baru, Kementerian akan melihat lahannya apakah tersedia atau tidak.
“Karena faktor penilaian paling utama adalah sarpras, maka Kementerian akan melihat lokasi tanah bersertifikat. Itulah poinnya, yang lebih tinggi untuk diberikan bantuan,” paparnya.