Example 1280x250
Parlemen

Zulfinasran Jawab Pandangan Fraksi DPRD Parimo Atas Raperda APBD 2024

×

Zulfinasran Jawab Pandangan Fraksi DPRD Parimo Atas Raperda APBD 2024

Sebarkan artikel ini
Plh. Bupati Parimo, Zulfinasran A Tiangso, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi, dalam rapat paripurna DPRD, Rabu, 11 Oktober 2023. (Foto: Zunandar)

Parigi Moutong, Redaksi Rakyat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Zulfinasran A Tiangso menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2024.

“Pada sidang paripurna sebelumnya, DPRD telah menerima pengajuan Raperda APBD 2024, untuk dibahas bersama. Adapun saran, pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah melalui pandangan umum fraksi-fraksi, akan kami jelaskan,“ ungkap Plh Bupati, Zulfinasran, Rabu, 11 Oktober 2023.

Dia mengatakan, fraksi Partai NasDem dalam pandangannya menginginkan Raperda APBD 2024, mampu menjawab kebutuhan dan tantangan dihadapi daerah mengingat, banyaknya persoalan di tengah masyarakat.

Kemudian, berharap agar APBD 2024 dapat diprioritaskan bagi program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan serta penyelesaian pembangunan infrastruktur terbengkalai dibeberapa wilayah Parimo.

“Pemerintah Daerah (Pemda) Parimo, akan menanggapi pertanyaan dari fraksi NasDem, terkait beberapa program kesejahteraan pada Raperda APBD 2024,” ujarnya.

Zulfinasran menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2024, didasarkan melalui analisis mendalam tentang kebutuhan, tantangan dihadapi oleh daerah.

Bahkan, program dan kegiatan yang ditetapkan diarahkan untuk mendukung penyelesaian masalah paling mendesak di tengah masyarakat.

Seperti, program kegiatan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan dan penyelesaian pembangunan infrastruktur.

“Dengan demikian APBD diharapkan dapat menjawab persoalan yang ada, dan segera memberikan dampak positif demi kesejahteraan masyarakat Parimo,” tukasnya.

Selanjutnya, fraksi Gerindra mengharapkan pemerintah segera menganggarkan biaya perawatan bangunan Pasar Sentral Parigi, juga perlu menertibkan para penjual yang sudah berpindah pada area jalanan umum.

Pemerintah menganggap, pemeliharaan, penataan kembali berbagai fasilitas di Pasar Sentral Parigi sangat penting, dan akan segera dilakukan.

“Namun kendala utama mewujudkan hal tersebut, yakni keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda,” jelasnya.

Bahkan saat ini, upaya dilakukan Pemda adalah mengkalkulasi kebutuhan anggaran. Sehingga dapat dipetakan apa saja yang perlu diprioritaskan, dengan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.

“ terkait penertiban, penataan pasar sentral Parigi, pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Parimo, segera menugaskan pengelola pasar untuk segera membenahi pelanggaran yang dilakukan para pedagang,” pungkasnya.