Sumber : Prokopim Pemda Parigi Moutong
PARIMO, Redaksi Rakyat – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong akan melakukan antisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan guna mengendalikan inflasi.
Berkaitan dengan itu, Pemda Parigi Moutong melaksanakan rapar koordinasi pengendalian inflasi dalam menindaklanjuti arahan Kemendagri yang melibatkan unsur Forkopimda dari Kepolisian hingga TNI serta melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang rapat Bupati, Selasa, 14 Februari 2023.
Dalam rapat koordinasi ini, Pemda Parigi Moutong akan mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi agar tidak terjadi gesekan di masyarakat yang diakibatkan kenaikan harga bahan pokok di para pedagang.
Menurut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Sekretariat Daerah (Setda) Parigi Moutong Ir. Lewis, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah menelusuri kondisi perkembangan harga dagang dan ketersediaan stok bahan pokok.
Ia meminta untuk segera membuat konsep SK tim Satgas Pangan di lapangan yang tergabung dari anggota TNI dan Polri serta OPD.
Tim Satgas Pangan yang telah dibentuk, kata dia, diharapkan segera melakukan penertiban para pedagang nakal yang mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih.
Selain itu, untuk memudahkan masyarakat kecil yang membutuhkan bahan pokok, agar penempatan lokasi bazar pangan murah yang akan digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Parigi Moutong ditempatkan di kawasan masyarakat berkategori kemiskinan ekstrim dan stunting.
Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengatasi masyarakat berkategori kemiskinan ekstrim dan stunting.
“Dengan menempatkan bazar pangan murah di titik-titik tertentu itu, akan membantu masyarakat yang masuk dalam dua kategori tersebut. Apalagi harga bahan pokok yang disediakan di bazar pangan murah itu, lebih rendah dan harga jual pasar modern maupun tradisional,” katanya.
Terkait dengan distribusi gas bagi masyarakat penerima subsidi, tim Satgas Pangan juga diharapkan untuk turun ke lapangan dan memantau, sekaligus melakukan penertiban jika ditemukan pangkalan atau agen yang lebih condong menjualnya gasnya ke pengecer.
“Jika gas bersubsidi sampai kepada pengecer, harganya justru melambung tinggi. Bahkan dua kali lipat dari harga jual di pangakalan,” ujar Lewis.
Hasil keputusan dalam rapat koordinasi ini, kata dia, akan menjadi rumusan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) yang akan dilaporkannya.
Meskipun hasil rapat koordinasi ini belum dinyatakan final, namun secara tekhnis tindak lanjut dari arahan Mendagri sudah dilaksanakan pimpinan daerah yang kemudian akan dilaporkan ke Kemendagri.
“Agar tidak menyalahi wewenang, hasil rapat ini juga disampaikan ke group tim Pengendalian Inflasi Daerah. Saya berharap OPD teknis yang hadir dalam rapat hari ini dapat melaporkan hasil rapat ini ke TPID,” tandasnya.
