Example 1280x250
DaerahNasional

Gubernur Cudy Temui Mahfud MD dan Ketua MPR

×

Gubernur Cudy Temui Mahfud MD dan Ketua MPR

Sebarkan artikel ini
Gubernur Cudy Temui Mahfud MD dan Ketua MPR
Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura berpose bersama Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai membahas polemik di PT GNI di Kabupaten Morowali Utara di Jakarta pada Kamis malam, 19 Januari 2023. (Foto: Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng)

Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng

JAKARTA, Redaksi RakyatGubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura, menemui Menko Polhukam Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, di kediamannya Kamis, 19 Januari 2023.

Selain Menko Polhukam, turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Pertemuan itu membahas kondisi di PT. Gunbaste Nikel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Uutara.

Kepada Mahfud MD dan Bambang Soesatyo, Gubernur Rusdy Mastura mengaku ketika menerima laporan tersebut langsung menghubungi Bupati Morowali Utara.

Kepada Bupati Morowali Utara, ia kemudian meminta untuk bersama-sama Kapolres setempat dan Danrem agar segera mengambil langkah strategis.

Tujuannya untuk memastikan apa pokok permasalahan yang terjadi dan mengurai kelompok yang bertikai.

Saat itu, Gubernur Rusdy Mastura, juga meminta agar segera melaksanakan musyawarah untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai.

“Saya juga sangat mengapresiasi kesigapan Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako menanggapi masalah yang terjadi di Morowali Utara,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, kondisi di PT GNI sudah normal.

Bahkan, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga telah berdamai.

“Semua itu berkat dukungan Kementerian Ketenagakerjaan, TNI-Polri, Dinas Tenaga Kerja Sulteng, Bupati Morowali Utara dan unsur Forkopimda setempat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah taktis serta strategis yang dilakukan Gubernur Sulteng bersama Kapolda dan Danrem 132 Tadulako.

Ia juga meminta Gubernur Sulteng untuk terus memastikan iklim investasi di daerahnya tetap kondusif dan baik.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan terus memastikan hak-hak pekerja. “Saya juga meminta untuk terus dilakukan pembinaan dan sosialisasi melalui Dinas Tenaga Kerja serta Bupati, TNI-Polri terkait hak-hak pekerja. Baik itu TKI maupun TKA.

error: Content is protected !!