Penulis : Moh. Faozan | Editor : Roy Lasakka Mardani
PARIMO, Redaksi Rakyat – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menggelar rapat koordinasi (Rakor) kepegawaian yang dilaksanakan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Rabu, 23 November 2022.
Kegiatan yang mengusung tema meningkatkan sinergitas pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berakhlak ini, dirangkaikan dengan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Menurut, Kepala BKPSDM Parimo, Alina A. Deu, Rakor ini bertujuan menyampaikan informasi serta masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian.
Dia mengatakan, pengambilan kebijakan ASN diatur berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, harus secara adil dan wajar.
Selain itu, tidak membedakan latar belakang seperti, politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
“Informasi ini yang harus kita sampaikan ke semua OPD dijajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo,” ujar Alina, dalam sambutannya.
Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Parimo, Sitih Wahyuni Borman mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting dilaksanakan dalam rangka mensinergikan kebijakan manajemen ASN menuju pelayanan berkualitas di daerah setempat.
Kemudian, Bimtek SKP yang dirangkaikan dengan Rakor kepegawaian juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah, untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Terbitnya peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 8 tahun 2021, tentang sistem manejemen kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang merupakan perwujudan teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sistem manejemen kinerja PNS secara umum mencakup pada perencanaan kerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja.
Selain itu, melaksanakan penilaian kinerja, tindak lanjut serta sistem informasi kinerja PNS.
“Saya harapkan melalui kegiatan ini, ada presepsi yang sama ketika penyusunan SKP dilaksanakan,” pungkasnya.