Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng
PALU, Redaksi Rakyat – Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menemui secara langsung Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura, Senin, 31 Oktober 2022.
Saat bertemu Gubernur Rusdy Mastura, ketua dan pengurus Asosiasi BPD Parimo menyampaikan wacana pelaksanaan musyawarah BPD se-Sulteng. Selain itu, Asosiasi BPD Parimo juga meminta Gubernur Rusdy Mastura untuk memberikan penguatan terhadap tugas dan fungsi BPD.
Bahkan, Asosiasi BPD Parimo juga meminta Gubernur Rusdy Mastura, agar melakukan penataan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Parimo.
Menanggapi hal itu, Gubernur Rusdy Mastura menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Asosiasi BPD se-Sulteng.
Menurutnya, dukungan terhadap pembentukan Asosiasi BPD se-Sulteng, jika sesuai dengan ketentuan undang-undang.
“Saya minta dikoordinasikan dan disampaikan secara teknis kepada Kepala Dinas PMD dan didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi,” ujar Gubernur Rusdy Mastura, didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Dr.Yunan Lampasio, M.Si, Sekretarian Tim Ahli Gubernur Airil Pattalau.
Gubernur Rusdy Mastura meminta, agar peran BPD dapat dijalankan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan.
Terkait penataan tambang ilegal, akan dilakukan penataan pertambangan rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengelolaan pertambangan, kata dia, akan dilakukan secara legal sesuai aturan yang berlaku, agar dapat memberikan manfaat terhadap keuangan desa, kabupaten, dan provinsi. Sehingga, ia meminta seluruh BPD dapat mengawasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dengan baik. Tujuannya, agar pengelolaannya dapat bermanfaat dengan baik terhadap masyarakat.
Berkaitan hal itu, Gubernur Rusdy Mastura, juga menyampaikan bahwa sesuai visi dan misi yang disampaikan kepada masyarakat sudah berjalan sangat baik. Peningkatan fiskal daerah dari sisi PAD sudah meningkat, dari Rp900 miliar menjadi Rp1,3 triliun.
Tidak hanya itu, angka kemiskinan di Provinsi Sulteng mengalami penurunan 1 persen. Begitu pula dengan investasi yang meningkat, karena berada di posisi kedua se-Indonesia. Dimana investasi akan menjadi daya dorong untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sama halnya dengan pertumbuhan pembangunan yang saat ini meningkat sebesar 11,70 persen. Bahkan, khusus sekolah vokasi sudah berjalan dan telah dilaksanakan pembangunan dua BLK oleh Kementerian Tenaga Kerja, yang akan segera mewujudkan persiapan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan.
Tidak hanya itu, terkait penanganan bencana sudah berjalan baik.
Contohnya, penanganan bencana sosial di Kabupaten Poso yang sudah selesai. Selain itu, bencana COVID-19, di Provinsi Sulteng telah masuk sebagai daerah terbaik.
Begitu juga dengan bencana alam gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018, yang kini sudah berjalan.
“Semoga tahun depan pembangunan hunian tetap (Huntap) dapat terselesaikan sesuai kebutuhan masyarakat yang berhak menerima,” tandasnya.
