Example 1280x250
Daerah

Gubernur Sulteng Terima Pin Kehormatan Pamong Praja IPDN

×

Gubernur Sulteng Terima Pin Kehormatan Pamong Praja IPDN

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulteng Terima Pin Kehormatan Pamong Praja IPDN
Ketua DPN-IKAPTK yang juga Dirjen OTDA di Kemendagri Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., saat memasang pin kehormatan Pamong Praja IPDN kepada Gubernur H. Rusdy Mastura dalam kegiatan kongres ke-III IKAPTK Sulteng, Sabtu, 17 September 2022. (Foto: Humas Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng)

Sumber : Humas Biro Administrasi Pimpinan Pemprov Sulteng

PALU, Redaksi Rakyat Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) H. Rusdy Mastura secara resmi menerima penyematan pin kehormatan Pamong Praja IPDN dari Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) yang juga Direktur Jenderal (Dirjen) OTDA di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si.

Penyematan pin Kehormatan Pamong Praja IPDN terhadap Gubernur H. Rusdy Mastura disaksikan Mendagri Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PH.D., dalam kegiatan kongres ke-III Dewan Pimpinan Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sulteng 2022, yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Hotel Santika Palu, Sabtu, 17 September 2022.

Disematkannya pin kehormatan kepada Gubernur H. Rusdy Mastura tersebut menambah daftar seorang Gubernur yang terdata dalam IKAPTK.

Menurut Menteri Tito, berdasarkan data alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan terdapat beberapa jabatan strategis dilingkup pemerintah dan pemerintah daerah.

Jabatan dimaksud yakni, Menteri sebanyak tiga orang, anggota DPR RI tiga orang, Gubernur empat orang, Wakil Gubernur dua orang, Bupati 29 orang, Walikota lima orang serta beberapa pejabat tinggi lainnya.

“Jumlah alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan (diploma dan sarjana) tahun 2022, sebanyak 31.326. Para alumni IPDN diharapkan menjadi agent of change dari 3.992.766 orang PNS dan 351.786 PPPK,” ujar Menteri Tito.

“Terdapat beberapa kelemahan birokrasi di Indonesia, yakni rumit, korup, feodal, kurang kreatif, kurang berpikir out of the box, sangat normatif, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah dan hal tersebut membutuhkan reformasi birokrasi dalam ASN. Untuk itu alumni IPDN diharapkan dapat menjadi kader dan agen perubahan,” kata Menteri Tito menambahkan.

Lebih lanjut Menteri Tito menyampaikan, alumni IPDN memiliki beberapa keunggulan, yaitu memahami pemerintahan, telah menjalani pelatihan mental, disiplin, loyalitas, militansi, dan kesehatan relatif bagus.

IPDN, kata dia, Kemendagri telah membuat terobosan baru, yaitu memperkuat budaya yang baik disiplin, bersih dan tepat waktu, menghilangkan budaya yang buruk, kekerasan dan loyalitas buta, memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi, kewirausahaan dan ilmu-ilmu pengetahuan baru yang berkembang, tidak hanya terpaku pada materi lama yang itu saja. Tetapi mengupdate materi sesuai dengan perubahan saat ini, mengundang pembicara terutama kalangan praktisi, pejabat negara pejabat pemerintah daerah dan non pemerintah yang sukses, mendorong lulusan IPDN melanjutkan studi S2 dan S3, terutama beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan ke luar negeri.