Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
JAKARTA, Redaksi Rakyat – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang ditandai dengan penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan sebanyak 19 paket, Senin, 29 Agustus 2022.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar Rp43,73 triliun.
Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN baru sebesar Rp5,1 triliun.
Setelah selesai proses lelang oleh Ditjen Bina Konstruksi, hari ini dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp5,3 triliun. Rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air sebanyak 6 paket senilai Rp42,8 miliar, Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak Rp4,599 triliun, Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp111,9 miliar, dan Ditjen Perumahan sebanyak satu paket dengan nilai kontrak Rp567 miliar.
“Dapat saya sampaikan, direncanakan akan dilakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022, dengan nilai kontrak sekitar Rp4 triliun,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, Menteri Basuki mengingatkan para PPK dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi, serta berorientasi pada hasil nyata. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesainya pekerjaan, tapi harus benar-benar menjamin infrastrukturnya berfungsi baik.
“Pastikan jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan estetika, perhatikan aspek kelestarian lingkungan, hindari terjadinya kekumuhan baru di lokasi IKN, tertib penyelenggaraan keselamatan konstruksi, dan hindari perilaku koruptif dalam pelaksanaan pekerjaan,” tegas Menteri Basuki.
Kementerian PUPR juga akan memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini, agar infrastruktur dasar IKN dapat selesai sesuai target di 2024.
“Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan BPKP, serta mengumpulkan semua team leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan baik,” tandasnya.
