Example 1280x250
Daerah

Berikut Tujuh Desa Tertinggal di Parimo

×

Berikut Tujuh Desa Tertinggal di Parimo

Sebarkan artikel ini
Tenaga Non ASN di Parimo Akan Menerima BSU
Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, S.K.M., M.Kes.

Redaksi Rakyat Berdasarkan data Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022, tercatat sebanyak tujuh desa yang masih bersatus tertinggal, yakni Desa Aloo, Tolole Raya, Tuladenggi Pantai, Persatuan Utara, Taopa Utara, Ogoalas, dan Patingke.

Menurut Kepala Bappelitbangda Parimo, Irwan, ketujuh desa ini tersebar di Kecamatan Ampobabo, Moutong, Ongka Malino, Taopa, Tinombo.

Dari hasil rekapitulasi, tercatat satu desa di parimo yang masih berstatus sangat tertinggal, yaitu Desa Salubanga di Kecamatan Sausu.

Namun, ia bersyukur progres IDM di 2022, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Mulai dari status desa berkembang, maju hingga mandiri.

“Luar biasa kinerja desa di tahun ini. Secara umum sangat banyak peningkatan dari sebelumnya. Desa berkembang mencapai 151, maju 110, dan mandiri sembilan,” ujar Irwan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Kamis, 21 Juli 2022.

Saat ini masih ada daerah yang tertinggal, karena masih terisolir khususnya yang berada di kawasan pegunungan.

Dia berharap adanya sinergitas ditingkat pemerintah. Sebab, dalam peningkatan IDM harus mengacu pada perioritas kabupaten, provinsi maupun pusat.

Dalam undang-undang desa disebutkan bahwa pembangunan desa erat kaitannya dengan penggunaan dana desa berdasarkan musyawarah, namun harus melihat skala perioritas.

Menurutnya, kabupaten dan desa tidak dapat berjalan secara sendiri-sendiri, karena dampaknya sangat besar.

Oleh karena itu, perlu sinergi dan komunikasi yang terstruktur.

Bahkan, ia juga berharap partisipasi desa untuk menyelesaikan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bantuan karena belum terverifikasi.

“Kepala desa yang baru terpilih bisa memperhatikan persoalan itu, karena kasihan jika mereka yang berhak mendapat bantuan, justru yang tidak mendapatkan bantuan,” tandasnya.

Laporan : Roy Lasakka Mardani