DPP Nasdem Tak Akan Intervensi DPW soal Usulan Capres

oleh -142 Dilihat
DPP Nasdem Tak Akan Intervensi DPW soal Usulan Capres
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad M. Ali. (Foto: Istimewa)

Sumber Artikel : Kompas.com

Redaksi Rakyat Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyampaikan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem tak akan mengintervensi Dewan Pimpinan Wilayah terkait pengusulan figur calon presiden (capres) yang bakal diusung dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Usulan dari DPW itu akan disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem yang dimulai Rabu, 15 Juni 2022, hingga Jum’at, 17 Juni 2022.

“Jadi nanti nama (kandidat capres) yang muncul akan bervariatif, karena DPP tidak membatasi atau mengarahkan (kader) wilayah dengan nama-nama tertentu,” sebut Ali ditemui di sela acara Rakernas Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC).

Ia menjelaskan, masing-masing DPW bebas mengusulkan siapapun figur capres favoritnya. Tetapi, penentuan calon yang akan diusung partai menjadi hak prerogatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

“Saya yakin (usulan) akan sangat dinamis, tapi yang harus menjadi catatan, harus diingat bahwa wilayah hanya sampai mengusulkan,” tuturnya.

“Penetapan siapa yang akan jadi capres Nasdem itu kewenangan ketua umum,” sambungnya.

Ali mengungkapkan, saat ini terdapat dua tokoh politik populer dikalangan kader Partai Nasdem di daerah untuk diusung menjadi capres.

Keduanya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tetapi, usulan resmi dari tiap DPW baru akan disampaikan besok, Kamis, 16 Juni 2022.

“Walau selentingan (kader) wilayah sudah disampaikan di beberapa media. Tapi kita akan lihat secara resminya seperti apa,” katanya.

Diketahui Partai Nasdem belum menentukan sikap untuk membangun atau bergabung dengan koalisi tertentu untuk mempersiapkan kontestasi Pilpres 2024.

Beberapa waktu belakangan Surya Paloh nampak menjalin komunikasi dengan tokoh politik lain seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.