Penulis : Roy Lasakka/Abd. Farid | Editor : Roy Lasakka
Redaksi Rakyat – Belakangan ini isu tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menjadi pusat perhatian publik di tengah gelaran ivent olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat belum lama ini.
Belum lagi, Pemda Kabupaten Parimo telah mewacanakan pelaksanaan ivent yang sama, namun berskala international. Tentunya, pelaksanaan ivent dengan skala international akan menelan anggaran yang cukup besar.
Lantas, bagaimana dengan penanganan penduduk miskin di Kabupaten Parimo, apakah mampuh terselesaikan atau tidak?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat per 29 Maret 2022, tercatat sebanyak 76,79 ribu jiwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parimo.
Jumlah tersebut berdasarkan total keseluruhan dari jumlah penduduk di Kabupaten Parimo yang mencapai 443,170 ribu jiwa.
Angka itu menunjukan kuantitas atau jumlah penduduk miskin di Kabupaten Parimo masih cukup tinggi ketimbang kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah.
Menurut Kepala BPS Simon, S.Si., MM., berdasarkan urutan dari semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, penduduk miskin di Kabupaten Parimo yang paling tertinggi.
Hanya saja, jika dilihat berdasarkan presentase, distribusi kemiskinan cenderung menurun.
Di 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Parimo mencapai angka 15,28 persen. Dibanding 2020, persentase penduduk miskinnya mencapai angka 15,85 persen.
Data penduduk miskin di Kabupaten Parimo, menurutnya cukup krusial, karena penduduknya lebih besar dari semua kabupaten/kota di Sulteng.
Sedangkan standarisasi kategori warga miskin di Kabupaten Parimo dilihat dari pendapatannya per bulan. Jika dibawa dari Rp458,39 ribu per bulannya, termasuk kategori miskin.
Sama halnya dengan jumlah data Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Parimo disebut cukup ekstrem, yakni berada di angka 3,26 persen. Penyebabnya jumlah penduduknya yang cukup banyak.
Angka tersebut justru menunjukan bahwa Kabupaten Parimo masih menduduki peringkat pertama dari semua kabupaten/kota di Sulteng.
Terutama lagi, wilayah-wilayah yang sulit di akses, seperti di kawasan pegunungan atau pemukiman Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Indeks Keparahan Kemiskinan di Parimo Cukup Tinggi
Bahkan, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Parimo cukup tinggi, yaitu 0,95 persen dan menduduki posisi kedua terakhir dari Kabupaten Tojo Una-una (Touna).
Ia menyarankan, hal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo adalah melakukan penajaman program kemiskinan, karena persoalan tersebut menjadi tanggungjawab bersama.
Menurutnya, Pemda Kabupaten Parimo seharusnya berusaha mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
Apalagi, Kabupaten Parimo memiliki satu keunggulan, yaitu SDM yang ada pada usia muda. Hanya saja belum terkelola dengan baik serta optimal.
Salah satu upaya pencegahan angka kemiskinan, dimana Pemda Kabupaten Parimo harus menyiapkan lapangan pekerjaan atau membangun kerjasama dengan Pemda kabupaten/kota lainnya di Sulteng, yang memiliki sumber pendapatan ekonomi tinggi.
“Karena infrastruktur atau energi kita belum siap menampung pekerja,” tandasnya.
Berkaitan dengan itu, dikutip dari berita JurnalLentera.com terkait KAT yang tayang 29 Maret 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah, kemudian menggelontorkan bantuan dana yang diperuntukan bagi program penuntasan kemiskinan kepada Pemda Kabupaten Parimo senilai Rp51 miliar.
Bantuan dana itu, sebagai bentuk dukungan Gubernur Sulawesi Tengah dalam program penuntasan kemiskinan. Agar program penuntasan kemiskinan Pemprov Sulawesi Tengah sejalan dengan pemerintah kabupaten/kota.
Tujuannya, agar pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dengan Pemprov Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan program tersebut.
Menurut Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi di Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, S.Pd., M.Si., dalam program penuntasan kemiskinan di Kabupaten Parimo tidak hanya melibatkan seluruh stackholder.
Namun, melibatkan pula pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan agar semua kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait benar-benar difokuskan bagi masyarakat miskin.
Sementara itu, menurut Wakil Bupati (Wabup) H. Badrun Nggai, SE., penyebab tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Parimo diakibatkan masih lambatnya pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, diakibatkan belum optimalnya industri atau UKM yang seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah.
Bahkan, Wabup Badrun juga menyebut hal itu menjadi isu strategis maupun permasalahan yang masih menjadi kendala dan tantangan saat ini hingga diperkirakan terjadi di 2023.
