Penulis : Abd. Farid | Editor : Roy Lasakka
Redaksi Rakyat – Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) berada diurutan keempat dengan jumlah angka kemiskinan terbanyak di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Bahkan, penyumbang angka kemiskinan di Kabupaten Parimo berdasarkan data Bappeda Provinsi Sulteng berasal dari Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Kondisi tersebut disebabkan kabupaten yang dipimpin Bupati H. Samsurizal Tombolotutu itu, memiliki kawasan pegunungan yang sangat luas.
Dengan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam (SDA), sehingga kawasan pegunungan di Kabupaten Parimo memungkinkan untuk dijadikan kawasan pemukiman bagi KAT.
Belum lagi panjang wilayah geografis Kabupaten Parimo sangat luas dengan total penduduknya yang sangat banyak jika dibandingkan dari semua kabupaten/kota di Sulteng.
Berdasarkan data yang dimiliki Bappeda Sulteng, angka kemiskinan di Kabupaten Parimo sejak 2020, tercatat 15,28 persen. Jumlah itu kemudian mengalami penurunan hingga 0,57 persen di 2022.
Meski demikian, angka kemiskinan tersebut masih memposisikan Kabupaten Parimo berada diurutan keempat kebawah di seluruh kabupaten/kota di Sulteng.
Menurut Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, S.Pd., M.Si., dasar itulah sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng kemudian menggelontorkan bantuan dana senilai Rp51 miliar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parimo.
Dana itu, akan diperuntukan bagi upaya mendorong penuntasan kemiskinan di daerah itu. Tentunya, sasaran dari peruntukan bantuan dana itu, dikhususkan bagi masyarakat miskin.
“Dilihat dari data presentase yang kami perlihatkan, Kabupaten Parimo sangat tertinggal dengan angka kemiskinan, baik di data desil 1-2. Dimana Kabupaten Parimo masih berada di posisi teratas dari semua kabupaten/kota di Sulteng,” ujar Irwan, yang ditemui usai mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten yang dilaksanakan di aula Kantor Bappelitbangda Kabupaten Parimo, Selasa, 29 Maret 2022.
Menurutnya, kolaborasi antara stackholder bukan hanya dilingkup pemerintah, tetapi harus melibatkan pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam program
penuntasan kemiskinan. Jika seperti itu, penuntasan kemiskinan di Kabupaten Parimo, perlahan akan terselesaikan.
Bahkan, Gubernur Sulteng, juga terus memberikan dukungannya dalam upaya penuntasan kemiskinan.
Harapannya, kegiatan Musrembang terkait program tersebut dapat menciptakan sinergitas antara Pemprov Sulteng dan semua Pemda kabupaten/kota.
Tujuannya, agar yang menjadi target Pemprov Sulteng, juga bersinergi dengan semua Pemda kabupaten/kota.
“Keterlibatan semua stackholder sangat penting dalam penuntasan kemiskinan. Tujuannya, agar semua kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait benar-benar difokuskan bagi masyarakat miskin,” katanya.
