Laporan : Aid Lumpati | Editor : Roy Lasakka
Redaksi Rakyat – Terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Zulfinasran, SSTP., M.A.P, menegaskan agar Pemerintah Desa (Pemdes) tidak tebang pilih dalam melakukan pendataan terhadap masyarakatnya.
“Kepada semua pihak terkait, terutama Pemerintah Desa (Pemdes) agar benar-benar teliti dalam melakukan pendataan. Tidak boleh tebang pilih, karena Pemdes bertanggung jawab terhadap masyarakatnya,” ujar Zulfinasran, seperti dilansir dari akun resmi facebook Zulfinasran Achmad, Rabu, 16 Maret 2022.
Dia mengatakan, seluruh Pemdes di wilayah Kabupaten Parimo harus bisa memastikan, jangan sampai ada masyarakat yang berhak menerima, justru tidak masuk dalam DTKS.
“Apabila hal itu terjadi, kami berharap agar Pemdes bertanggungjawab melakukan pembiayaan terhadap masyarakat tersebut,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, DTKS akan menjadi dasar dan acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima, seperti jaminan sosial maupun kesehatan.
Pasalnya, hal tersebut berdasarkan perintah Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) yang terus mengimbau agar dilakukan pemutakhiran DTKS masyarakat di seluruh wilayah di Kabupaten Parimo.
Tujuannya, agar tidak terjadi tumpang tindih data masyarakat dan penyaluran bantuan lebih terarah, adil, dan tepat sasaran.
“Di dalam DTKS memuat hajat hidup saudara-saudari kita yang harus mendapat pelayanan dari kebijakan-kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” pungkasnya.
