Penulis : Ozhan
Redaksi Rakyat – Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), Ellen Ludya Nelwan mengungkapkan, dana non kapitasi 2020 senilai Rp900 juta lebih untuk jasa medis di 23 Puskesmas, telah dicairkan ditahun yang sama.
“Uangnya tidak ada di Dinkes. Saya juga baru tahu soal ini setelah kembali dari Makassar beberapa waktu lalu. Setelah saya cek, uangnya sudah lama cair,” tegas Ellen saat dikonfirmasi di Parigi, Jum’at 28 Januari 2022.
Dia mengatakan, usai mengetahui hal itu tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas (Sekdis).
Kemudian, memanggil beberapa orang pegawai yang mengelola anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan bendahara pengeluaran di 2020, serta pejabat lama Bidang Pelayanan Kesehatan.
“Karena ini anggaran 2020, makanya saya memanggil mereka untuk ditanyakan kemana uang itu, dan seperti apa prosesnya kala itu,” ungkapnya.
Ellen pun mengaku, kaget dengan pengakuan salah seorang pengelola JKN tentang keberadaan uang pasca dicairkan.
Menurutnya, yang bersangkutan mengaku ratusan juta dana jasa medis tersebut sempat dibawa pulang ke rumahnya.
Hanya saja, Kadinkes tidak menjelaskan secara rinci kemana uang tersebut usai proses pencairan dilakukan.
“Cairnya uang juga berdasarkan keterangan bendahara pengeluaran, dan bukti SP2D di BPKAD sebesar Rp900 juta lebih,” kata dia.
Dia mengaku, tidak mengetahui persoalan itu secara pasti, sebab menjabat tugas sebagai pelaksana tugas diakhir 2020.
Selain itu, ia juga menyayangkan mengapa pejabat di bidang terkait, tidak melakukan perannya untuk mengontrol penyaluran dana jasa medis itu. Kemudian, melaporkan kepadanya jika ditemukan permasalahan, agar dapat diselesaikan secepatnya.
“Saya tidak bisa bicara banyak. Saya menyerahkan seluruhnya ke aparat penegak hukum, prosesnya tidak kita liat saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Parimo, H, Badrun Nggai, SE mendukung mendukung langkah kepolisian mengusut dugaan dana non kapitasi 2020 sebesar Rp938.599.000,- yang mengendap di Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Jelas kami selaku pemerintah daerah memberikan dukungan terkait penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus dugaan korupsi,” ungkap Badrun, saat dihubungi di Parigi, Jum’at 28 Januari 2022.
