Penulis : Faozan Azima
Redaksi Rakyat – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), akan memastikan jaminan pemasaran produk para pelaku usaha, dalam kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kunjungan kemarin merupakan kegiatan DPRD. Saya sendiri diajak kesana untuk penjejakan berkaitan dengan rencana pemerintah daerah yang akan menjalin kerjasama dengan beberapa kabupaten/kota di Kaltim, salah satunya Bontang,” ungkap Kepala Disperindag Parimo, Muhammad Yasir, saat dihubungi di Parigi, Jumat (5/11/2021).
Dia menjelaskan, jaminan pemasaran produk itu disampaikannya langsung saat memberikan data produk Parimo ke Disperindag Kota Bontang.
Dalam rancangan kerjasama itu, nantinya secara teknis akan diatur jaminan kepada pelaku usaha Parimo sebagai pemasok, saat memasarkan produknya ke wilayah Bontang.
Begitu juga kata dia, dengan pemerintah di Kota Bontang harus memberikan jaminan, pelaku usaha di wilayahnya, sebagai penerima atau pembeli. Sehingga, kontrak kerjasama antara wilayah itu tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian satu sama lainnya.
“Hal itu dilakukan karena ada informasi terkadang produk yang mereka bawa ke wilayah sana tidak dibayar dengan berbagai macam alasan. Jika dari awal itu bisa diatur, kami upayakan persoalan ini tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Dari hasil pemaparannya, produk dibutuhkan adalah, beras, jagung, buah-buahan dan berbagai jenis rempah, atau berbagai bahan lainnya yang tidak dihasilkan di wilayah itu.
Nantinya kata dia, pemerintah daerah Parimo dalam waktu dekat, akan kembali melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah Kota Bontang. Kunjungan kedua itu, kemungkinan pihaknya akan mendapatkan total kebutuhan dari produk yang akan di pasarakan di Kaltim.
“Kemungkinan bulan ini kami akan datang kembali. Pak Sekda kemungkinan akan ikut juga dalam kunjungan itu, bersama DPRD,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga telah menindaklanjuti pertemuan itu dengan melakukan komunikasi ke Disperindag Provinsi Sulteng, untuk menyiapkan fasilitas transportasi antarpulau.
Sebab selama ini, transportasi yang ada masih milik perusahaan swasta dengan tarif tinggi. Olehnya, diharapkan pemerintah provinsi dapat memfasilitasi untuk beberapa kabupaten terdekat, untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
“Kalau perjanjian kerjasama itu terjadi, satu kapal saja kemungkinan tidak cukup dengan kapasitas 100 kontener. Makanya saya meminta difasilitasi agar dibuka jalur itu,” pungkasnya. Yasir menuturkan, jika kerjasama itu telah berjalan sesuai dengan rencana, kedepan tinggal melihat lagi peluang muatan balik dari wilayah Kaltim ke Sulteng.
