Penulis : Novita
Redaksi Rakyat – Meskipun telah beberapa hari berlalu, namun pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah masih menyisahkan tanya.
Pertanyaan itu muncul bukan lagi soal hasil tes SKD CPNS, tetapi tentang Rapid Antigen berbayar dikoordinir langsung oleh Dinas Kesehatan setempat dipimpin Elen Ludia Nelwan. Sebab, diduga ada beberapa kejanggalan dari kebijakan berbayar yang terkesan sepihak diatur oleh OPD tersebut.
Kejanggalan itu, menuai banyak pertanyaan dari para peserta CPNS, hingga beberapa pejabat di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat sebagai pihak penyelenggara tes SKD CPNS.
Salah satu dari sekian banyaknya pertanyaan adalah, mengapa kebijakan berbayar oleh pemerintah daerah Parigi Moutong, berbeda dengan daerah lain yang memilih mengratiskan para peserta CPNS untuk mendapatkan hasil Rapid Antigen sebagai syarat mengikuti tes SKD, seperti Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, dan Kota Palu.
Alasan daerah lain memberikan Rapid Antigen gratis, salah satunya untuk meringankan beban para peserta, baik dari dalam dan luar daerah. Selain itu, dapat dipastikan peserta CPNS rata-rata berasal dari tenaga honorer yang telah lama mengabdi di sejumlah OPD di lingkup pemerintahan daerah setempat.
Apalagi, alat testing digunakan didaerah itu, merupakan bantuan baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga perusahaan swasta. Sama halnya, dengan yang digunakan kepada peserta CPNS juga bantuan dari Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, untuk Parigi Moutong diberikan kepada Dinas Kesehatan setempat sebanyak 6.900 Rapid Antigen, beberapa waktu lalu.
Namun anehnya, Dinas Kesehatan membebankan Rp 100 ribu per Rapid Antigen kepada setiap peserta dengan alasan untuk memberikan penghargaan kepada petugas pengambilan sampel air liur dan lendir sehari menjelang pelaksanaan tes SKD CPNS dilaksanakan.
“Saya sudah berupaya menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Parigi Moutong, memberikan pertimbangan. Hanya saja, Kepala Dinas Kesehatan mengatakan, biaya itu untuk memberikan penghargaan kepada petugasnya,” ungkap Kepala BKPSDM,
Ahmad Saiful saat ditemui pada pelaksanaan tes SKD di audiotorium kantor Bupati, beberapa waktu lalu.
Dia mengaku, bahkan sempat ditawarkan oleh pihak ketiga untuk menangani Rapid Antigen berbayar kepada para peserta CPNS, namun pihaknya menolak karena hal itu menjadi wewenang Dinas Kesehatan setempat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, I Komang Adi Sujendra mengatakan, bantuan alat Rapid Antigen sebenarnya untuk testing epidemiologi. Namun, jika memang menggunakan alat itu, seharusnya bantuan tidak berbayar.
“Saya belum tahu persisnya, nanti saya tanyakan lagi ke Dinas Kesehatan Parigi Moutong. Kalau bantuan, kan tidak berbayar,” tegasnya saat dihubungi di Palu, Selasa 5 Oktober 2021.
Kemudian, kejanggalan lainnya dalam Rapid Antigen berbayar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong, hanya melibatkan petugas kesehatan dilingkup OPD itu saja. Tanpa bekerjasama dengan petugas terlatih pada fasilitas kesehatan seperti Puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Padahal, jumlah peserta CPNS yang menjalani Rapid Antigen kala itu mencapai 1.200 orang. Belum lagi 63 peserta tes seleksi kompetensi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Kepala Puskesmas Parigi, Yunita Tagunu mengatakan, tak ada satu orang pun petugasnya dilibatkan pada pengambilan sampel air liur atau lendir Rapid Antigen itu.
“Kami tidak dilibatkan. Kalau yang saya lihat saat ini semuanya petugas dari Dinas Kesehatan,” ungkap Yunita saat dihubungi, belum lama ini.
Pihaknya mengaku, keterlibatan Puskesmas Parigi hanya pada pemeriksaan kesehatan peserta saat akan masuk ke ruang tes SKD. Penugasan itu pun sesuai dengan SK dari BKPSDM, selaku pelaksana kegiatan.
Hal senada juga diungkapkan, Kepala Puskesmas Lompe Todea di Desa Baliara Kecamatan Parigi Barat, Idham Panggagau. Dia mengatakan, Dinas Kesehatan juga tidak meminta petugasnya untuk membantu pada kegiatan itu.
“Saya pastikan tidak ada petugas kami disana saat Rapid Antigen dilakukan,” ungkapnya.
Banyaknya kejanggalan menimbulkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, hingga penjelasan dari Dinas Kesehatan, khususnya dari sang pemimpin OPD.
Elen Ludia Nelwan saat dikonfirmasi mengakui, alat Rapid Antigen digunakan kepada peserta CPNS, ternyata gratis karena bantuan dari pemerintah provinsi.
Namun, ia menegaskan kebijakan berbayar diberlakukannya untuk memberikan penghargaan kepada petugasnya, dengan dalih mereka merupakan tenaga honorer.
“Torang ini banyak dong. Terus memang gratis itu Rapid. Cuman saya bilang, kasian kita punya tenaga honor semua itu, biar cuman dikasihkan reward (penghargaan), kasih akan apa,” ungkap Elen saat dihubungi, Senin 4 Oktober 2021.
Dia juga menyebutkan, peserta CPNS itu bukan hanya honorer di Parigi Moutong, tetapi juga berasal dari luar daerah, yang dikhawatirkan terkonfirmasi Covid-19.
Padahal, kondisi itu juga terjadi di daerah lain, tetapi tetap saja diberikan kebijakan gratis agar tidak menyulitkan peserta.
Sementara soal beban tarif sebesar Rp 100 ribu bagi para peserta pun terkesan tak diakuinya, dia lagi-lagi berdalih tidak mematok besaran biaya. Namun, tergantung berapapun nominal diberikan secara suka rela oleh peserta.
“Tidak kita patok, hanya pesertanya saja yang berapa saja dorang punya keikhlasan,” ucapnya.
Namun, Kadis pun mengakhiri percakapan dan berjanji akan memberikan penjelasan secara langsung.
Usaha untuk kembali meminta klarifikasi dari sang Kadis terus dilakukan, dengan mendatangi kantor Dinas Kesehatan, hingga menemui Kepala Bidang yang berkompeten berkaitan persoalan itu. Namun, tak menemui jawaban dan bahkan terkesan ada penolakan.
“Ibu Kabid tidak bisa ditemui, tadi sudah dipesan. Kalau ada orang, bilang mau rapat,” ungkap salah seorang staf di ruangan Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular, Fauziah Al Hadad, Senin.
Dalam momen kegiatan OPD lainnya, Elen Ludia Nelwan juga terkesan menghindari wartawan. Bak sedang bermain kucing-kucingan, sang Kadis bersembunyi, berlari menuju kendaraan dinasnya dan berlalu meninggal wartawan begitu saja.
“Maaf saya ini mau ke Palu, nanti saja ya,” ujar Elen usai menghadiri kegiatan di kantor Bappelidbangda Parigi Moutong, Selasa 5 Oktober.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad mengatakan, pihaknya akan memerintahkan kepala Inspektorat, untuk meminta pejelasan kepala Dinas Kesehatan, berdasarkan data jumlah peserta dan alat Rapid Antigen yang digunakan.
“Dinas Kesehatan itu juga bagian dari pemerintah daerah. Jangan terkesan membuat kebijakan sendiri. Terimakasih atas informasinya, saya akan meminta Inspektorat tangani ini,” pungkasnya.
Meskipun telah melakukan upaya konfirmasi, namun jawaban itu masih juga belum menuntaskan pertanyaan. Apalagi, Rapid Antigen berbayar ini bukan baru sekali diberlakukan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
Pada pelantikan pejabat di Audiotorium kantor Bupati dan di Lolaro Kecamatan Tinombo, beberapa waktu lalu juga disuguhi tarif sebesar Rp 100 ribu kepada para ASN.
Jika dalih kebijakan Rapid Antigen berbayar itu untuk ‘reward’ tenaga medis berstatus honorer, alasan itu juga terkesan dipaksakan. Sebab, anggaran penanganan Covid-19 telah diporsikan pada APBD tahun 2021, salah satunya insentif para tenaga medis.
