Penulis : Novita
Redaksi Rakyat– Tercatat 250 unit rumah kategori tidak layak huni di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) akan mendapatkan bantuan perbaikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 mendatang.
“Jatah ini sudah pasti diberikan ke Parigi Moutong, melalui program bantuan swadaya masyarakat dari Dinas Perumahan Sulawesi Tengah,” ungkap Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Parimo, Hendra Bangsawan saat ditemui di Parigi, Rabu (6/10/2021).
Hanya saja kata dia, untuk lokasi sasaran rumah bantuan itu belum bisa dipastikan, sebab sempat terjadi ketidak seragaman data antara pihaknya dengan pemerintah provinsi.
Sehingga, harus dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu, agar dapat menentukan lokasi sasaran.
“Belum tahu, ada kesalahan data dimana. Tetapi, sinkronisasi data sudah dilakukan kemarin, kami sudah duduk bersama untuk melakukan penyesuaian,” kata dia.
Menurut dia, ada perbedaan data ditemukan dalam laporan rumah tidak layak huni itu di wilayah selatan, seperti di Desa Tolai hingga mencapai 1000 unit lebih selisih rumah.
Kemungkinan kata dia, terjadi kesalahan pada saat proses pendataan atau saat komunikasi dilakukan. Sebab, laporan diterima pemerintah provinsi sebelumnya, berbeda lagi dengan data diusulkan pihaknya.
“Kesalahan-kesalahan ini yang kami coba komunikasikan kembali. Tujuannya, agar data mulai dari tingkat bawa hingga pusat sinkron. Karena sekarang sudah satu data semuanya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan, Amirudin menambahkan, pihaknya terus berupaya mengajukan usulan bantuan perumahan, baik melalui pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Salah satunya, usulan bantuan rumah swadaya bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
Pihaknya mengusulkan sebanyak 378 unit rumah, tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong.
“14 kecamatan itu diantaranya, Sausu, Parigi, Parigi Tengah, Balinggi, Ampibabo, Kasimbar dan Tinombo,” kata dia.
Kemudian, pihaknya juga mengusulkan Bantuan Simulasi Perumahan Swadaya (BSPS) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami mengusulkan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data usulan sekitar 1.214 unit rumah, tersebar di 17 kecamatan,” pungkasnya.
