Penulis : Novita
REDAKSI RAKYAT– Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengusulkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 40 paket pekerjaan jalan, dengan total anggaran sebesar Rp60 miliar ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Target tahun depan 2022, sudah kami usulkan ke kementerian PUPR untuk dua menu DAK regular dan penugasan, kurang lebih Rp 60 miliar melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan, dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA),” ungkap Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan dan Pertanahan (PUPRP) Parigi Moutong, I Wayan Mudana saat dihubungi, Selasa 14 Agustus 2021.
Dia mengatakan, pengusulan rehabilitasi jalan tahun 2022, lokusnya menyebar diberbagai titik secara merata di 23 kecamatan. Namun melihat pengalaman sebelumnya, pemerintah pusat kemungkinan hanya bisa merealisasikan sekitar 60 persen saja dari jumlah usulan.
Menurut dia, pihaknya mengusulkan rehabilitasi berdasarkan data base jalan. Dalam data itu, telah tergambarkan tingkat kerusakan jalan di wilayah Parigi Moutong. Hal itu sesuai petunjuk pihak Kementerian PUPR, karena usulan tidak akan menyetujui, jika tidak sesuai dengan data tersebut.
“Tataran prioritas penanganan jalan itu, bukan lagi diatur ditingkat kabupaten saja. Kita hanya mengusulkan, kementerian akan kembali memeriksa, dan memutuskan,” kata dia.
Taahun depan kata dia, ada program nasional kedaulatan pangan yang harus mendapatkan dukungan dari kementerian teknis. Salah satunya, Kementerian PUPR yang mendanai ruas-ruas jalan akses kantong produksi di sejumlah daerah di Indonesia.
Parigi Moutong kata dia, ada beberapa kecamatan yang menjadi lokus priotitas program nasional, yakni Kecamatan Tinombo Selatan, Torue, Balinggi, Sausu, dan Parigi Selatan.
“Itu juga masuk penganggarannya melalui DAK penugasan. Kalau DAK reguler, adalah ruas-ruas pemukiman,” kata dia.
Dia melihat, alokasi anggaran akan lebih memproritaskan penuntasan program nasional, hingga kurun waktu dua atau tiga tahun kedepan. Sehingga, tidak ada lagi pengusulan untuk lokus prioritas itu usai dituntaskan oleh pihak pemerintah pusat.
Kemudian, tahun depan diinformasikan Parigi Moutong juga akan menerima dana aspirasi dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Parigi Moutong, namun pihaknya belum mengetahui pasti lokusnya dan anggarannya.
Sebab, Kementerian Keuangan belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berapa pagu DAK diterima oleh seluruh Indonesia.
“Jadi sekarang kami tinggal menunggu eksekusi melalui usulan melalui aplikaai KRISNA,” ujarnya.
Dia menyebutkan, kepastian dua menu DAK telah disetujui biasanya baru bisa diketahui pada bulan November. Sebab, di pertengahan bulan itu pemerintah daerah telah melakukan konsultasi teknis terkait pelaksanaan kegiatan.
